Peluncuran MCP 2025, Pemkot Bandung Komitmen Perkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Posted by Super Admin
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi meluncurkan Indikator Monitoring Center of Prevention (MCP) Tahun 2025 dalam acara bold, Rabu 5 Maret 2025. Acara ini diikuti oleh 546 daerah yang terdiri dari 38 provinsi, 93 kota, dan 415 kabupaten.
Peluncuran MCP 2025 di Kota Bandung dihadiri oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi, Wakil Wali Kota Erwin, Pj Sekretaris Daerah Iskandar Zulkarnain, serta Inspektur Daerah Dharmawan secara berani di Bandung Command Center (BCC) Balai Kota Bandung.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan nilai MCP Kota Bandung dengan memperkuat sistem pencegahan korupsi di Pemkot Bandung.
“Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan mengoptimalkan MCP sebagai alat identifikasi risiko korupsi serta meningkatkan transparansi dan pengawasan. Dengan sinergi yang kuat, kami yakin Kota Bandung dapat meraih nilai MCP yang lebih baik,” ujar Farhan.
Ia akan memastikan setiap perangkat daerah menjalankan sistem pengawasan yang lebih ketat, khususnya dalam perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik.
Sementara itu, Ketua KPK RI Setyo Budiyanto dalam Berbagainya menegaskan pemberantasan korupsi bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga preventif di semua sektor. “Pencegahannya luas sekali. Pemberantasan korupsi bukan hanya soal hukum, tapi juga sistem, regulasi, dan peluang,” ujarnya.
Menurutnya, MCP harus menjadi alat monitoring, surveilans, kontrol, dan upaya preventif dalam tata kelola pemerintahan.
MCP 2025 telah diperbarui dengan 8 fokus area, 16 target pencegahan, 3 aspek utama, dan 111 indikator. Fokus utama meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pendapatan daerah, serta penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
Pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kemendagri, Irjen (Pol) Sang Made Mahendra Jaya, mengapresiasi KPK atas peluncuran indikator MCP 2025.
Ia menyoroti bahwa 38 persen kasus korupsi di Indonesia terjadi di tingkat kabupaten/kota, sementara 12 persen di tingkat provinsi. “Tata kelola di Pemda masih belum terlaksana dengan baik. Perlu evaluasi secara berkala agar hasil MCP sejalan dengan kondisi di lapangan,” ungkapnya.
Mahendra juga menekankan pentingnya peran APIP dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. “Semakin cepat dideteksi, semakin cepat ditangani. APIP harus terus menjaga integritas untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Sedangkan, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Raden Suhartono mengatakan, perlunya penguatan sistem pengendalian kesehatan.
“Penipuan tidak lagi sekedar penyimpangan individu, tetapi bisa menjadi budaya kolektif yang mengikis integritas,” katanya.
Suhartono berharap MCP 2025 dapat menjadi solusi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.
“Jika delapan intervensi area dalam MCP diperkuat, maka tata kelola pemerintahan akan lebih baik dan risiko korupsi bisa ditekan,” tuturnya. **
Kepala Diskominfo Kota Bandung
Yayan A. Briliana