Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Bagi Guru Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Posted by Indah

Diskominfo – PPID

Guna memaksimalkan transparansi atau keterbukaan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menggelar kembali kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik bagi Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang belum membentuk Sub PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang bertempat di Atlantic City Hotel, Kamis (27/07/2017).

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bidang Diseminasi Informasi, Eli Harliani. Ia mengatakan dalam sambutannya “Saya berharap sosialisasi ini bukan sekedar media transformasi informasi, tetapi juga wahana untuk  menggalang peran serta dalam proses pengambilan keputusan publik, agar kebijakan dan program pembangunan yang diluncurkan pemerintah Kota Bandung  benar-benar berbasis kepentingan warga” ujarnya.

Kegiatan Pembentukan Sub PPID Pembantu di Sekolah ini menghadirkan narasumber Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Muhammad Zen Al-Faqih dengan topik “Mewujudkan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik”, Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan, Hary Santoni dengan topik “Keterbukaan Informasi Dalam Dunia Pendidikan” dan Praktisi Komunikasi dan Media, Maulana Yudiman dengan topik “Mengolah dan Mengelola Informasi Dalam Upaya Memenuhi UU Keterbukaan Informasi Publik”.

Penyelenggaraan kegiatan ini dimaksudkan sebagai bahan konsolidasi dan kaji ulang berbagai kebijakan sehingga dapat dirumuskan suatu keluaran berupa Surat Keputusan Pembentukan Sub PPID Pembantu di masing-masing sekolah agar pengelolaan dan pelayanan informasi di sekolah dapat berjalan dengan baik karena Lembaga Pendidikan Negeri merupakan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD wajib membentuk PPID. Pembentukan Sub PPID Pembantu bagi Sekolah Dasar ini mengacu pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. [IO]