Kementerian Sosial Lakukan Kunjungan Kerja ke Pemerintah Kota Bandung Terkait Inovasi Pengelolaan Data
Posted by Super Admin
Dalam rangka memperkuat kolaborasi dan meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan data publik, Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Mulya Jaya, Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Bandung pada Selasa (5/11). Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari lebih dalam tentang inovasi dan kebijakan keterbukaan data yang diterapkan di Kota Bandung, terutama dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
Perwakilan Sentra Mulya Jaya, menyatakan, “Kami sangat tertarik dengan penerapan sistem pengelolaan data di Kota Bandung yang telah terbukti mendukung transparansi dan efisiensi dalam pemerintahan. Ini adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana data dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam sektor rehabilitasi sosial.”
Dalam kunjungan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung memaparkan berbagai inisiatif yang telah dilakukan sejak 2014, termasuk peluncuran Portal Open Data yang memberi akses publik terhadap data pemerintah. Selain itu, Diskominfo juga menunjukkan penggunaan teknologi seperti SiPedasi (Sistem Informasi Pengelolaan Data Terstandar dan Terintegrasi) dan upaya rutin untuk membersihkan dan memverifikasi data agar tetap akurat dan dapat diandalkan.
Kementerian Sosial mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara Kota Bandung dengan Provinsi Jawa Barat dalam mengintegrasikan data publik, yang menurutnya, dapat menjadi referensi dalam perbaikan manajemen data di lingkungan kementerian dan lembaga lain.
Kementerian Sosial berharap, hasil dari kunjungan kerja ini dapat diterapkan di berbagai program rehabilitasi sosial di seluruh Indonesia, sehingga pengelolaan data dan kebijakan yang lebih berbasis bukti bisa lebih optimal.
Kunjungan ini menandai langkah penting dalam memperkuat pengelolaan data pemerintah dan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.