Diskominfo Kota Bandung Gelar Pelatihan Pengelolaan Data untuk Perkuat Komunikasi Publik

Posted by Super Admin

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung menggelar pelatihan bertajuk “Strategi Pengelolaan dan Pemanfaatan Data untuk Komunikasi Publik” pada Kamis, 21 Agustus 2025, di Hotel Tebu. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas aparatur pemerintah dalam memanfaatkan data secara strategis untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik.

Kepala Diskominfo Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, menegaskan pentingnya pelatihan ini sebagai respons terhadap tuntutan komunikasi publik di era digital. “Di tengah derasnya arus informasi dan transformasi digital, kemampuan mengelola dan memanfaatkan data menjadi kunci dalam menyampaikan pesan pemerintah secara tepat dan berdampak,” ujarnya.

Dalam pelatihan ini, peserta dibekali pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan data dalam konteks pemerintahan, termasuk mengulas tren global, studi kasus keberhasilan, serta tantangan adopsi teknologi di lingkungan pemerintah kota. Tak hanya itu, sesi “Dari Data ke Narasi” juga memberikan teknik konkret memilah data yang relevan, menganalisis sentimen publik dari media sosial, hingga menyusun storytelling berbasis data agar pesan pemerintah lebih mudah diterima masyarakat.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro, menyampaikan apresiasi dan dukungan legislatif terhadap upaya Diskominfo dalam penguatan tata kelola data. “DPRD mendukung penuh inisiatif ini, karena pengelolaan data yang baik bukan hanya memperkuat komunikasi publik, tetapi juga menjadi fondasi dalam pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ungkapnya.

Pelatihan juga menekankan pentingnya implementasi data secara real-time, integrasi lintas OPD, serta monitoring dan evaluasi komunikasi berbasis data. Simulasi penggunaan dashboard interaktif ditampilkan sebagai contoh nyata bagaimana data dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan yang cepat dan akurat.

Dengan pelatihan ini, Pemkot Bandung berharap komunikasi pemerintah kepada masyarakat menjadi lebih adaptif, transparan, dan berbasis bukti, seiring meningkatnya kebutuhan akan pelayanan publik yang responsif dan partisipatif.