Diskominfo Kota Bandung: Data Terpadu Jadi Kunci Menjaga Ekonomi Tetap “On Track” dan Menekan Ketimpangan Sosial
Sebagai Wali Data Kota Bandung, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung menegaskan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi yang positif harus diiringi dengan penguatan kualitas data untuk menjawab persoalan ketimpangan sosial yang masih menjadi tantangan pembangunan.
Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung hingga Desember 2025 tercatat berada pada jalur yang tepat. Namun, berdasarkan analisis data lintas sektor, ketimpangan sosial masih memerlukan perhatian serius agar pembangunan berjalan lebih inklusif dan merata.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, menegaskan bahwa data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi fondasi utama dalam menjaga arah pembangunan Kota Bandung agar tetap berada di jalur yang tepat. “Sebagai Wali Data Kota Bandung, Diskominfo memastikan seluruh data pembangunan tersaji secara valid dan sinkron lintas sektor. Dari data inilah pemerintah dapat membaca capaian ekonomi sekaligus memetakan persoalan ketimpangan sosial secara lebih presisi,” ujar Yayan Ahmad Brilyana.
Hal tersebut mengemuka dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Bandung Tahun 2025 yang digelar di Hotel Papandayan, Senin 15 Desember 2025, dan dihadiri Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Dalam forum tersebut, data menjadi landasan utama evaluasi kondisi ekonomi dan sosial Kota Bandung.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan, data menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung berada dalam tren positif.
Pada semester pertama 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,46 persen dan pada triwulan ketiga mencapai 5,23 persen. Data yang sama juga menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan hingga 3,78 persen serta penurunan tingkat pengangguran terbuka. “Secara umum, ekonomi Kota Bandung on track. Pertumbuhan berjalan baik, kemiskinan dan pengangguran menurun,” ujar Pak Wali.
Namun demikian, Farhan menekankan bahwa data juga memperlihatkan ketimpangan sosial yang masih relatif tinggi. Gini ratio Kota Bandung berada di angka 0,4, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional di kisaran 0,3. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kelompok masyarakat yang rentan meski angka kemiskinan menurun.
“Ketimpangan ini menjadi fokus kami untuk berbenah. Data menunjukkan bahwa kualitas kemiskinan masih menjadi tantangan, karena ada kelompok yang justru semakin rentan,” jelasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bandung, Anton Sunarwibowo, menegaskan bahwa kebijakan yang tepat sasaran hanya dapat dihasilkan melalui data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Forum Satu Data menjadi ruang strategis untuk memperkuat tata kelola data lintas perangkat daerah.
Melalui penguatan Satu Data Kota Bandung, termasuk inovasi LACI RW, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026, Pemerintah Kota Bandung berupaya memastikan seluruh data sosial dan ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan pembangunan.
“Dengan integrasi data hingga tingkat RW, pemerintah dapat memahami kondisi masyarakat secara lebih detail dan merumuskan kebijakan yang lebih presisi,” ujar Anton.
Sebagai Wali Data, Diskominfo Kota Bandung berperan memastikan seluruh proses pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data berjalan sesuai standar. Melalui Forum Satu Data, Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya menjadikan data sebagai pijakan utama pengambilan kebijakan, agar pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat berjalan seiring dengan upaya nyata pengurangan ketimpangan sosial dan peningkatan kesejahteraan warga.
