BIMTEK Instalasi Aplikasi Sabilulungan di kantor LPSE Provinsi Jawa Barat tanggal 13 September 2017.<\/p>
Berikut dokumen yang dapat di download<\/p>"},{"judul":"Daftar Informasi Publik","slug":"daftar-informasi-publik","uraian":"
Daftar Informasi Publik dikeluarkan oleh :<\/p>
Nama Pejabat : <\/p>
Ir. Gin Gin Ginanjar, M.Eng<\/b><\/p> Nama\r\n Unit\/Saker yang menguasai : <\/p> \r\n Dalam\r\nrangka mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan\r\nbertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014\r\ntentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan\r\natas Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi\r\nNomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan\r\nKinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).<\/font><\/span> Indikator Kinerja Utama Diskominfo 2017 Di\r\nera globalisasi dewasa ini peran bidang komunikasi dan informatika, dalam\r\nbentuk kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sudah menjadi\r\ntuntutan kebutuhan baik di lingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat\r\ndan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi. \r\n\r\n<\/p> Rencana\r\npembangunan jangka panjang Indonesia tentunya mengadopsi visi ini, terutama\r\ndengan menghubungkan inisiatif TIK dengan inisiatif pengembangan sumber daya\r\nmanusia, yang juga bervisikan penciptaan masyarakat berbasiskan informasi\r\ndanpengetahuan. Peran TIKjuga ditekankan dalam aspek demokratisasi dan tata\r\nkelola pemerintahan. Untuk itu pemanfaatan TIK diberi mandat untuk menciptakan\r\ntercapainya keadilan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam\r\nlayanan-layanan pemerintah kepada publik.<\/font> Renja PD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah (OPD) untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.<\/p>"},{"judul":"Sosialisasi Government Service Bus Mantra","slug":"sosialisasi-government-service-bus-mantra","uraian":" Pembangunan dan pengembangan e-Government khususnya Perangkat Lunak Aplikasi yang berfungsi sebagai pendukung transformasi layanan pemerintah berbasis elektronik dalam wujud pengelohan data digital melalui Sistem Informasi Elektronik telah mendorong upaya peningkatan kinerja berdasarkan kebutuhan internal maupun eksternal. Namun penyediaan Sistem Elektronik pada setiap instansi pemerintah yang dilaksanakan secara lokal bahkan sporadis,mengakibatkan banyak duplikasi data dan keragaman platform teknologi serta format metadata. Keadaan ini dipicu pula dengan tidak adanya kebijakan\/pedoman yang menentukan sumber data instansi mana yang ditetapkan sebagai rujukan untuk validasi atau verifikasi.<\/font><\/p> Kondisi demikian akan terus terjadi karena adanya dukungan proses pengadaan yang dilaksanakan secara lokal oleh masing-masing instansi pemerintah. Akan tetapi untuk melakukan integrasi antar sistem informasi elektronik pemerintahan, harus ada solusi dalam mengatasi masalah keragaman data dan platform teknologi, yaitu dengan menerapkan metode interoperabilitas sistem elektronik untuk berbagi pakai data dengan memanfaatkan metadata dalam format standar terbuka (XML\/JSON).<\/font><\/p> Buku ini disusun sebagai pedoman untuk menjelaskan bagaimana interoperabilitas antar sistem informasi elektronik dapat diterapkan dengan menggunakan aplikasi berbasis layanan sebagai antarmuka aplikasi yang umumnya disebut Application Programming Interface (API) berbasis teknologi Web (Webservice), serta bagaimana cara mengatur integrasi berbagai API Webservice yang terhubung melalui suatu HUB dengan teknologi Government Service Bus (GSB) menjadi sebuah Orkestra layanan berbagi pakai data\/informasi. API Webservice dan GSB diwujudkan menjadi aplikasi dengan nama Manajemen Integrasi Informasi dan Pertukaran Data dengan singkatan MANTRA.<\/font><\/p> Tidak lupa pula kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku pedoman ini, semoga bermanfaat bagi seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Direktur e-Government,<\/font><\/p> Herry Abdul Aziz<\/font><\/p> DIREKTORAT E-GOVERNMENT <\/font><\/b><\/p> DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA <\/font><\/b><\/p> KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA<\/font><\/b><\/p> 2016<\/font><\/b><\/p>"},{"judul":"SOSIALISASI PERSANDIAN PROSEDUR PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO KOMUNIKASI PELAYANAN DAN PERKEMBANGAN TELEKOMUNIKASI","slug":"sosialisasi-persandian-prosedur-penggunaan-frekuensi-radio-komunikasi-pelayanan-dan-perkembangan-telekomunikasi","uraian":" Sosialisasi Persandian Prosedur Penggunaan Frekuensi Radio Komunikias Pelayanan dan Perkembangan Telekomunikasi 11 Desember 2017 di Hotel El Royale Bandung Dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2018 di Hotel Atlantic<\/p>"},{"judul":"Bahan Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - e Gov","slug":"bahan-pedoman-evaluasi-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-spbe-e-gov","uraian":" Dalam rangka pelaksanaan program reformasi birokrasi di bidang penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-Government<\/i>, Kementerian PANRB akan melakukan Evaluasi SPBE di seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah pada tahun 2018. Kegiatan Evaluasi SPBE dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sosialisasi Sertifikat Elektronik dan Keamanan Sistem Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung di Hotel Grand Pasundan Tanggal 15 Mei 2018<\/p> File presentasi dapat di download di sini<\/a><\/p>"},{"judul":"Sosialisasi Hukum Kontrak dengan Penyedia Teknologi Informasi","slug":"sosialisasi-hukum-kontrak-dengan-penyedia-teknologi-informasi","uraian":"Sekretaris\r\n Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung<\/b><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table>"},{"judul":"LAKIP Diskominfo 2016","slug":"lakip-diskominfo-2016","uraian":"
<\/p>"},{"judul":"Indikator Kinerja Utama Diskominfo 2017","slug":"indikator-kinerja-utama-diskominfo-2017","uraian":"
<\/p>"},{"judul":"Rencana Strategis Diskominfo 2014 - 2018","slug":"rencana-strategis-diskominfo-2014-2018","uraian":"
<\/font><\/p>
<\/font><\/p>
<\/p>"},{"judul":"Sosialisasi Perwal Nomor 1338 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi","slug":"sosialisasi-perwal-nomor-1338-tahun-2017-tentang-tata-kelola-teknologi-informasi-dan-komunikasi","uraian":"
<\/p>"},{"judul":"Sosialisasi Sertifikat Elektronik dan Keamanan Sistem Informasi","slug":"sosialisasi-sertifikat-elektronik-dan-keamanan-sistem-informasi","uraian":"